Sudah tiga tahun Padang menjalani moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS)
akibat besarnya belanja pegawai di lingkungan Pemko Padang. Tahun
ini, Pemko berencana membuka keran penerimaan CPNS. Sebab, komposisi
APBD 2014 nanti, belanja langsung (belanja publik) mulai seimbang
dengan belanja tak langsung (belanja pegawai).
Wakil Ketua DPRD Padang, Afrizal mengatakan, DPRD bersama Tim
Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah berupaya maksimal
menyeimbangkan belanja tersebut. Untuk APBD 2014, perbandingan
belanja pegawai dengan publik sudah 60-40 persen.
“Artinya, sesuai aturan, jika belanja seimbang, sudah bisa menerima PNS. Di akhir masa jabatan ini, kami usahakan untuk mencapai itu dan kita bisa,” kata Afrizal, di gedung DPRD Padang, kemarin.
Afrizal mengatakan, saat ini Padang butuh tambahan pegawai negeri,
terutama untuk guru SD mengalami kekurangan mencapai 800 orang. ”Mau
tak mau, kita harus menambah guru SD. Sebab, tidak mungkin jika hanya
mengandalkan guru honor. Sementara kelebihan guru SMA juga belum bisa
dialihkan menjadi guru SD,” kata wakil ketua Badan Anggaran ini.
Selain itu, Padang juga butuh pegawai dengan golongan II atau
tamatan SMA. Selama ini, diterima umumnya adalah D-III maupun S-1.
”Kalau sudah golongan III tidak mungkin rasanya disuruh untuk
mengantar surat-surat dinas. Jadi, kita butuh pegawai golongan II. Di
samping itu, juga dibutuhkan tambahan tenaga untuk
kelurahan-kelurahan,” katanya.
Saat ini, jumlah pegawai di Padang sekitar 13.850 orang. Artinya,
jumlah itu sudah berkurang dari tiga tahun lalu mencapai 15 ribuan
orang. ”Untuk penerimaan PNS
tahun ini, dalam APBD 2014 sudah dianggarkan dana untuk itu. Namun
jumlah detailnya saya kurang ingat, yang pasti ada dianggarkan,”
katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, Asnel membenarkan ada kesempatan penerimaan PNS pada tahun ini. Apalagi, tahun ini ada 688 PNS pensiun.
”Meski begitu, untuk teknisnya BKD masih berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB,” tutur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar